Dasar hukum K3 forklift di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), penggunaan pesawat angkat dan angkut, serta kompetensi operator. Berikut dasar hukum yang menjadi acuan utama:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
UU No. 1 Tahun 1970 merupakan dasar hukum utama pelaksanaan K3 di Indonesia. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa setiap tempat kerja wajib menjamin keselamatan tenaga kerja dan orang lain yang berada di lingkungan kerja. Pengusaha juga diwajibkan menyediakan peralatan kerja yang aman, termasuk forklift, serta memastikan alat tersebut digunakan sesuai standar keselamatan.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-undang ini mengatur kewajiban perusahaan untuk memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja kepada pekerja. Penggunaan forklift harus didukung dengan pelatihan, kompetensi operator, dan lingkungan kerja yang aman.
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
Permenaker No. 8 Tahun 2020 merupakan regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan pesawat angkat dan pesawat angkut, termasuk forklift dan uji riksa forklift. Peraturan ini mencakup:
- Persyaratan teknis forklift.
- Kewajiban pemeriksaan dan pengujian (Riksa Uji).
- Sertifikasi Laik Operasi (SILO).
- Kompetensi operator forklift.
- Pemeliharaan dan inspeksi berkala.
- Pengawasan penggunaan forklift di tempat kerja.
Peraturan ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan K3 forklift di Indonesia.
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut
Meskipun sebagian ketentuannya telah diperbarui oleh Permenaker No. 8 Tahun 2020, regulasi ini masih menjadi referensi historis mengenai persyaratan teknis pesawat angkat dan angkut.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
PP No. 50 Tahun 2012 mengharuskan perusahaan dengan kriteria tertentu menerapkan SMK3, termasuk pengelolaan risiko penggunaan forklift melalui:
- Identifikasi bahaya.
- Penilaian risiko.
- Pengendalian operasional.
- Audit dan evaluasi K3.
6. Standar Kompetensi Operator Forklift
Operator forklift wajib memiliki kompetensi sesuai ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan. Umumnya dibuktikan dengan:
- Lisensi K3 Operator Forklift (SIO).
- Sertifikat pelatihan operator forklift dari lembaga yang berwenang.
Perusahaan tidak diperbolehkan menugaskan pekerja yang belum memiliki kompetensi untuk mengoperasikan forklift.
Kewajiban Perusahaan
Berdasarkan peraturan tersebut, perusahaan wajib:
- Melakukan riksa uji forklift secara berkala.
- Memastikan forklift dalam kondisi laik operasi.
- Menyediakan operator yang memiliki SIO/Lisensi K3.
- Melaksanakan inspeksi dan pemeliharaan rutin.
- Menerapkan prosedur kerja aman (SOP).
- Menyediakan APD bagi operator.
- Melakukan pengawasan penggunaan forklift di area kerja.
Kesimpulan
Dasar hukum K3 forklift dan Peraturan Uji Riksa Forklift di Indonesia berlandaskan pada UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, PP No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3, serta yang paling spesifik Permenaker No. 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut. Regulasi-regulasi tersebut mewajibkan perusahaan untuk memastikan forklift memenuhi persyaratan teknis, telah menjalani riksa uji, dioperasikan oleh operator yang kompeten, dan digunakan sesuai prosedur K3 guna mencegah kecelakaan kerja serta menjamin keselamatan di lingkungan kerja.